BPJS Kesehatan Naik, Penyebab Iuran BPJS Naik
Kesehatan

BPJS Kesehatan Naik, Penyebab Iuran BPJS Naik

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengusulkan (wacana) bahwa iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik hingga dua kali lipat (new pcare bpjs kesehatan)

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentunya mendapatkan ragam tanggapan dari masyarakat alias ada yang setuju dan ada pula yang tidak.

Namun, kenaikan yang seharusnya sudah berlaku 1 September 2019 nyatanya masih harus melewati dua tahap lagi sebelum disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) (iuran bpjs kesehatan 2019).

Fakta terkait mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai dari alasannya, siapa saja sasarannya hingga rincian kenaikannya (tarif bpjs kesehatan 2019).

Sri Mulyani bermaksud dengan iuran BPJS yang dinaikkan ini bisa menutupi defisit keuangan BPJS yang terus terjadi setiap tahunnya.

Pada 2014 Rp1,9 triliun, kemudian naik pada 2015 jadi Rp9,4 triliun. Pada 2016 mengalami penurunan menajdi Rp6,4 triliun, (new pcare bpjs kesehatan go id)

Sayangnya harus kemabali naik lagi di tahun 2017 menjadi Rp13,8 triliun. Naik lagi pada 2018 mencapai Rp19,4 triliun dan tahun ini berpotensi naik tajam menjadi Rp32,8 triliun.

Belum lama ini BPKP menemukan tak sedikit rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan yang melakukan kecurangan dalam data kategori tersebut demi mendapatkan per unit pasien lebih besar dari penggantian BPJS Kesehatan

Sistem Klaim yang Tak Benar

Meningkatnya defisit BPJS Kesehatan juga terjadi karena sistem klaim yang buruk mulai dari ada yang klaim peserta ganda, klaim dari peserta yang sudah meninggal, hingga peserta yang tidak aktif tapi klaimnya masih bisa dicairkan.

Banyak Peserta yang Menunggak

BPKP juga mengungkapkan hingga saat ini banyak peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iurannya yang saat ini berjumlah 15 juta peserta. Kebnyakan dari mereka adalah peserta mandiri yang menderita penyakit berbiaya yang cukup besar.

Data Tidak Sesuai

BPKP menemukan adanya data yang tidak sesuai karena orang yang melakukan perpindahan sistem Akses, Jamkesda dan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan yang tidak tervalidasi dan terintergritas dengan baik.

Melakukan Kecurangan

Selain rumah sakit, nyatanya banyak perusahan juga yang melakukan tindakan kecurangan. Aturan sebenarnya, setiap perusahaan harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap karyawannya sebesar 4% dari 5% dari gaji pokok karyawan.

Melakukan Kecurangan

Selain rumah sakit, nyatanya banyak perusahan juga yang melakukan tindakan kecurangan. Aturan sebenarnya, setiap perusahaan harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap karyawannya sebesar 4% dari 5% dari gaji pokok karyawan.

Bapper.id berusaha semaksimal untuk menyajikan artikel yang bermanfaat, Semoga bapper.id akan terus berinovasi menyajikan informasi dunia maya.

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan